Toko Pemuda Pancasila Mintak APH Usut Tuntas Dugaan Pungli Pemotongan Operasional KPPS LLG dan Musi Rawas

Lubuklinggau,- tergetsusel.com. Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS se kota Lubuklinggau, dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, pendanaan yang disalurkan untuk operasional per- TPS bervariasi dari data dan dokumentasi yang terhimpun dari beberapa Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) setiap TPS dana diterima berbeda mulai dari angka Rp 4.juta. hingga Rp4.580 ribu rupiah. 

Hal ini juga terjadi di kabupaten Musi Rawas berdasarkan hasil investigasi langsung oleh media targetsumsel.com yang bertemu ke Ketua KPPS mengatakan bahwa KPPS menerima operasional mulai dari, Rp1.500ribu rupiah sampai Rp.2 juta rupiah Per KPPS bervariasi untuk dana operasional di tingkat KPPS, ini sangat di sayangkan sedangkan pekerjaan KPPS sangat memprihatinkan mulai dari pagi hingga sampai larut malam bahkan, ada sampai hari esoknya dengan perkerjaan ini membuat KPPS kelelahan bahkan ada korban jiwa.

Mempersoalkan hal tersebut tokoh pemuda kota lubuklinggau dan Musi Rawas angkat bicara, desak Aparat Penegak Hukum (APH) usut dan selidiki dugaan pungli di tingkat KPPS hal ini juga sangat memprihatinkan karna kita tau perkerjaan KPPS sangat berat dan melelahkan, apa ada keterlibatan PPS, PPK, atau KPU dalam pemotongan operasional KPPS tersebut. Ucapnya tegastegas toko pemuda pancasila

Zagrifhari SE sapaan Fahri saat dikonfirmasi Jumat 23 Februari 2024 diketahui merupakan salah satu pengurus Ormas ternama di kota lubuklinggau Pemuda Pancasila

Merasa geram atas dugaan ulah oknum yang melakukan pemotongan terhadap Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang berjuang untuk mensukseskan pemilu 2024.

"Kami desak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menyelidiki persoalan ini, mengingat kepercayaan masyarakat kepada Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di kota lubuklinggau ini sangat positif, sehingga proses pemilihan umum hampir 100℅ Tidak ada kendala berkat kerja keras mereka. 

Masih katanya Fahri. Kasihan jika uang oprasional yang mereka terima diduga kuat di potong oleh oknum yang menguntungkan diri sendiri maka dari itu kami DESAK APH Usut dan selidiki." Ucap Fahri dengan nada berapi-api

Terpisah salah satu Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Kecamatan lubuklinggau timur I, saat dikonfirmasi menjelaskan, 

"Kami dari 10 TPS hanya mendapatkan uang oprasional sejumlah 4 Juta Rupiah untuk biaya konsumsi,tenda,printer screning dan perlu diketahui itupun tanpa ada kwitansi saat menerima uang." pungkas Ketua KPPS kepada wartawan. (Red/Tim)