Oknum Kades Merangin Jambi Suruh Preman Acam Wartawan

Merangin Jambi, target sumsel.com. Tindakan Dugaan pengancaman terhadap wartawan sering terjadi. Kali ini dialami seorang wartawan disalah satu media online inisial MA. Ia mendapat ancaman dari seseorang yang diduga preman atas suruhan oknum Kades.

"Saya hanya ingin konfirmasi menanyakan terkait realisasi anggaran desa disalah satu Desa di Kabupaten Merangin Jambi, awalnya disambut baik oleh kades, tak lama kemudian ada yang telepon dengan gaya bahasa yang mengancam," ujar Muhammad Aap, kepada wartawan Jumat (17/10/2024).

Ia menuturkan, peristiwa Pengancaman tersebut bermula ia menelepon Kepala Desa Renah Pelan Kecamatan Jangkat Timur kabupten Merangin Jambi, menanyakan permasalahan realisasi anggaran Desa yang diduga bermasalah. Beberapa item kegiatan kata dia masih harus ditanyakan sebelum dilakukan pemberitaan. Oleh Kepala Desa dijelaskan bahwa semua anggaran desa telah dilaksanakan dan didasari hasil rapat.

Tetapi selang beberapa menit, tiba tiba-seseorang mengaku keluarga dan diduga suruhan Kepala Desa menelpon, dengan nada tinggi mengancam Sang wartawan agar tidak mencampuri urusan didesa tersebut. Anehnya ia menganggap konfrimasi dari Wartawan sebagai ancaman.

"Kau ini siapo, ngapo kau ngancam kades. Ingat! Aku ini keluargo kades. Kau jangan macam-macam, datang kesinilah, awas kau," kata oknum preman dengan gaya bahasa ancaman.

Menanggapi ancaman tersebut Muhammad Aap dengan santai menjawab bahwa dirinya hanya menjalankan tugas seorang jurnalis.

"Siapa yang ngancam, saya ini dari media ingin konfrimasi,"kata Aap menanggapi ucapan kasar dari oknum sang preman.

"Apo urusan kau dengan kades, kau mau lapor ke polres silahkan, hari ini jugo, saya tunggu kau di polres, "ucap sang preman sebelum panggilannya berakhir.

Lebih lanjut Aap menjelaskan bahwa di desa Ranah Pelan, ada sejumlah anggaran kegiatan Desa yang patut dipertanyakan. Ia menduga dari sejumlah kegiatan, diduga telah tejadi dugaan manipulasi data dan anggaran, terlihat dari beberapa kegiatan anggarannya tidak rasional dan berlebihan bahkan ada yang tidak terealisasi dengan baik.

Beberapa kegiatan yang ditanyakan antara lain, ditahun 2023. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 39.599.980, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa Rp 107.500.000.

Berikutnya Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp 27.755.000, Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) Rp 135.000.000, 

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Rp 154.000.000, paparnya.

Selain itu ada juga anggaran Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Rp 9.000.000. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Rp 36.900.000, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Rp 2.400.000

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Rp 6.000.000, dan sejumlah kegiatan lain termasuk realisasi anggaran tahun 2022 seperti ditahun 2022.

Sebelumnya Ditahun 2022 realisasi yang dianggarkan adalah Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) Rp 6.000.000,

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)Rp 24.000.000. Pada anggaran perpustakaan sebut Aap masih diragukan pasalnya dari sarana prasarana seperti ruang perpustakaan yang tak tertata serta bahan bacaan yang diduga tak jelas.

Lalu, ada juga anggaran penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) Rp 36.900.000, Demikian juga anggaran Pemeliharaan Jalan Desa Rp 46.423.000, Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Rp 2.400.000, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa senilai Rp 7.500.000 yang dicurigai sebagai ajang Bancakan oknum kades seperti selesai anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa dan anggaran pemeliharaan energi alternatif serta anggaran pemeliharaan lingkungan.

Disebutkan juga di desa ini dianggarkan juga biaya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) Rp 17.000.000, lalu Keadaan Mendesak Rp 327.600.000, juga Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana pemasaran Produk Rp 17.250.000, Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 66.750.000, serta sejumlah anggaran lain yang diduga patut dipertanyakan.

Namun dari sejumlah anggaran di dua tahun tersebut kuat dugaan disinyalir belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai spek yang sebenarnya, terlihat dari kualitas bangunan fisik bangunan yang yang sebagiannya sudah rusak seperti jalan setapak dan saluran drainase dibeberapa tempat dan sejumlah fisik lainnya.

Selain itu pengelolaan anggaran pemberdayaan dan biaya pemeliharaan yang realisasinya diduga patut dipertanyakan, mengingat beberapa kegiatan tersebut belum memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Sebelumnya telah menjelaskan bahwa Kepala Desa Rantau Pelan, melalui sambungan telepon saat ditanya Jumat (18/10/2024), mengatakan bahwa segala anggaran kegiatan desa telah terealisasi dan dilaksanakan sesuai hasil mufakat Desa. 

"Kalau soal anggaran kegiatan desa semua telah dilaksanakan sesuai hasil musyawarah dan mufakat Desa,"ujar Kades menjawab wartawan yang kemudian berujung pada peristiwa Pengancaman. (Red.fzn)